Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Ditetapkan pada tanggal 1 September 2021

Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PELP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021

Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir pada Instansi Pemerintah.

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir termasuk dalam klasifikasi/rumpun Ilmu Hayat.
Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yaitu untuk melaksanakan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil yang terdiri atas:

  1. perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil
  2. pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil
  3. pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021

Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Standar Kompetensi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2021

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir diberikan Tunjangan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir setiap bulan dengan besaran:

  • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama – Rp2.025.000
  • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya – Rp1.380.000
  • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda – Rp1.100.000
  • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama – Rp540.000

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2021

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Jabatan Pilihan

Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara

Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang kelaikudaraaan pesawat udara khususnya kelaikudaraan pesawat udara dan komponennya serta organisasi perawatan pesawat dan pelatihannya.

Pranata Kebencanaan

Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan.

Kurator Keperdataan

Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyuluh Hukum

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum