Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Ditetapkan pada tanggal 1 September 2021

Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PELP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir.

Dasar Hukum

Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir pada Instansi Pemerintah.

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.


Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir termasuk dalam klasifikasi/rumpun Ilmu Hayat.
Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yaitu untuk melaksanakan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil yang terdiri atas:

  1. perencanaan ruang dan pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil
  2. pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil
  3. pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil

Cek tugas selengkapnya

Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir


Standar Kompetensi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2021

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir


Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir


Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir diberikan Tunjangan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir setiap bulan dengan besaran:

  • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama - Rp2.025.000
  • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya - Rp1.380.000
  • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda - Rp1.100.000
  • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama - Rp540.000

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2021

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Jabatan Pilihan


Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang pengoperasian pesawat udara khususnya pengoperasian pesawat terbang serta organisasi pengoperasian pesawat dan pelatihannya.


Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.


Jabatan Fungsional Penata Kehakiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung.


Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.