Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

Ditetapkan pada tanggal 21 September 2018

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara pada Kementerian Keuangan.


Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara termasuk dalam klasifikasi/rumpun Akuntan dan Anggaran.

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

  • Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil (II/c dan II/d)
  • Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir (III/a dan III/b)
  • Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia (III/c dan III/d)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yaitu melaksanakan Pembinaan/Bimbingan Teknis di Bidang Perbendaharaan Negara yang terdiri atas:

  1. penyiapan materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan
  2. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan
  3. pelaksanaan proses pelayanan informasi pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  4. pelaksanaan proses pelayanan informasi sertifikasi bendahara kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  5. pelaksanaan proses pelayanan informasi uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada satuan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  6. pelaksanaan proses pelayanan perencanaan kas kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  7. Pelaksanaan proses pelayanan rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  8. Pelaksanaan proses pelayanan penyelesaian tagihan kontraktual kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  9. Pelaksanaan proses pelayanan rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  10. Pelaksanaan proses pelayanan penolakan Surat Perintah Membayar kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  11. Pelaksanaan proses pelayanan data kontrak dan supplier kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  12. Pelaksanaan proses pelayanan penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  13. Pelaksanaan proses pelayanan revisi anggaran kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  14. Pelaksanaan proses pelayanan monitoring laporan pertanggungjawaban bendahara kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  15. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran
  16. Pelaksanaan survei kepuasan stakeholders

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara


Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara diberikan Tunjangan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara setiap bulan dengan besaran:

  • Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia - Rp960.000
  • Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir - Rp540.000
  • Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil - Rp360.000

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2021

Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

Jabatan Pilihan


Jabatan Fungsional Statistisi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola penyelenggaraan Kegiatan Statistik.


Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melakukan kegiatan Penatakelolaan Perumahan.


Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.


Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengujian perangkat telekomunikasi.