Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Ditetapkan pada tanggal 21 September 2018

Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018

Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Instansi Pusat dan Instansi Vertikal.


Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk dalam klasifikasi/rumpun Akuntan dan Anggaran.

Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

  • Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yaitu melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang meliputi:

  1. perikatan dan penyelesaian tagihan
  2. pelaksanaan perintah pembayaran
  3. analisis laporan keuangan instansi

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018

Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


Petunjuk Teknis

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diberikan Tunjangan Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap bulan dengan besaran:

  • Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya - Rp1.380.000
  • Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda - Rp1.100.000
  • Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama - Rp540.000

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2021

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Jabatan Pilihan


Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi bandar udara serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.


Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan pengujian, riset dan mutu di laboratorium narkotika.


Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum.


Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan kehutanan.