Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Besaran BPUM Turun Jadi 600 Ribu Rupiah, Kewenangan Akreditasi Ilmiah Beralih, Hingga Syarat Ikut Program Minyak Goreng Rakyat Harus Punya NIB

Besaran BPUM Turun dari 1,2 Juta Rupiah Menjadi 600 Ribu Rupiah

BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada pelaku usaha mikro. Program ini ditetapkan oleh pemerintah sejak tanggal 12 Agustus 2020 bertujuan untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini sesuai dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan oleh pemerintah sejak adanya COVID-19.

Ketentuan mengenai BPUM telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2022 sejak tanggal 27 September 2022. Besaran BPUM pertama kali diberikan sebesar Rp2.400.000 kemudian turun menjadi Rp1.200.000. Dengan peraturan terbaru tersebut BPUM diturunkan kembali menjadi Rp600.000 dengan perluasan pengusulan penerima BPUM.

Pengusul BPUM kini dapat berasal dari kementerian. Usulan yang disampaikan tidak lagi melalui dinas di daerah namun disampaikan langsung ke kementerian. Sekarang calon penerima BPUM harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)/Surat Keterangan Usaha. Terakhir, jika sebelumnya pembersihan data dilakukan dinas di daerah, proses tersebut menjadi tanggung jawab pengusul BPUM untuk melakukan pembersihan data.

Kewenangan Akreditasi Penerbit Ilmiah Diberikan Kepada LAPI

Sebelumnya pada tanggal 13 Desember 2016 telah ditetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Akreditasi Penerbit Ilmiah sebagai inisiatif LIPI untuk meningkatkan kualitas penerbitan buku ilmiah sekaligus melahirkan Komite Nasional Akreditasi Penerbit Ilmiah (KNAPI). Dengan terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tanggal 24 Oktober 2019, kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewenangan LIPI beralih ke BRIN. Peraturan ini memberlakukan Akreditasi Penerbit Ilmiah untuk proses penerbitan Buku Ilmiah dalam bentuk cetak dan elektronik.

Jika sebelumnya Akreditasi Penerbit Ilmiah dilakukan oleh KNAPI, kini kewenangan tersebut diberikan kepada Lembaga Akreditasi Penerbit Ilmiah (LAPI) untuk jangka waktu lima tahun dan dievaluasi setiap satu tahun. Anggota KNAPI dahulu terdiri tiga orang ahli yang berkaitan dengan penerbitan ilmiah yang mewakili lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan IKAPI dengan masa kerja tiga tahun. LAPI dapat berbentuk badan hukum yang berasal dari instansi pemerintah atau perguruan tinggi. Selain itu, LAPI juga dapat berasal dari swasta yang berbentuk Perseroan Komanditer (CV) atau Perseroan Terbatas (PT).

Penetapan LAPI oleh BRIN diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh LAPI di antaranya memiliki sistem manajemen Akreditasi Penerbit Ilmiah yang terdokumentasi, sistem informasi manajemen Akreditasi Penerbit Ilmiah, dan Asesor tetap yang tersertifikasi oleh BRIN paling sedikit berjumlah tiga orang.

Mekanisme pelaksanaan Akreditasi Penerbit Ilmiah wajib disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik pada situs web Penerbit Ilmiah. Pelaksanaan kegiatan akreditasi tersebut dengan melakukan asesmen sesuai dengan persyaratan yang baru dalam Peraturan ini. Status terakreditasi yang sebelumnya berlaku selama tiga tahun, sekarang berlaku selama lima tahun.

Syarat Ikut Program Minyak Goreng Rakyat Harus Punya NIB

Peraturan ini lebih komprehensif karena mengintegrasikan dua program yang diatur dalam dua peraturan sebelumnya yaitu Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) dan Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat (MGKR) disederhanakan menjadi Program Minyak Goreng Rakyat (MGR). Kini Produsen dan/atau eksportir yang mendistribusikan MGR dalam bentuk curah juga diberikan insentif pengali faktor regional domestik market obligation (DMO).

Kemudian, syarat berpartisipasi dalam Program MGR bagi Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) bertambah yaitu harus mempunyai nomor induk berusaha (NIB) dan menandatangani surat pernyataan perjanjian kerahasiaan. Sanksi yang dikenakan oleh Peraturan ini menjadi lebih jelas dan tegas mulai dari teguran tertulis hingga penghentian sementara kegiatan usaha bahkan rekomendasi pencabutan perizinan berusaha baik untuk Pengecer, Produsen, maupun eksportir.

Referensi

  1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2022
    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  2. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Nomor 17 Tahun 2016
    Pedoman Akreditasi Penerbit Ilmiah
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022
    Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat
  4. Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah
  5. Badan Riset dan Inovasi Nasional
  6. Kementerian Perdagangan